TIMUR. Wali Kota Bontang Basri Rase membantah pengumpulan KTP dan Kartu Keluarga (KK) demi Jaringan Gas (Jargas) merupakan kamuflase untuk urusan politik.
Basri mengatakan, pengumpulan identitas warga tersebut untuk menghitung berapa kebutuhan yang belum terakomodir pemasangan Jargas.
“Kalau untuk urusan politik tidak lah. Misalnya maju Independen kan ada surat pernyataan. Tidak hanya KTP. Kalau jargas kan kita pakai KTP KK,” ucap Basri Rase usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Bontang, Selasa (14/7/2024).
Namun, Basri menjelaskan, belum ada jadwal pasti pemasangan Jargas. Saat ini, rencana itu masih dibahas sebab banyak persyaratan yang terlebih dahulu diselesaikan.
Salah satunya yakni jumlah warga yang belum menikmati sambungan Jargas. Kemudian, Pemkot Bontang juga masih menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan rencana ini.
Selain itu, perencanaan untuk program ini juga perlu dianggarkan di batang tubuh APBD Bontang. “Belum dipasang dalam waktu dekat. Tidak bisa juga ini terburu. Makaya ini didata dulu. Biar diketahui kebutuhannya berapa,” sambungnya.
Sebelumnya, program pemasangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga baru yang digaungkan pemerintah dinilai belum memiliki jadwal pasti. Alih-alih bisa direalisasikan, program ini dikhawatirkan hanya menjadi ‘jualan’ bagi pemerintah memanfaatkan momentum politik.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, program pemasangan Jargas baru ke rumah-rumah warga hingga hari ini belum memiliki agenda yang pasti. Hal itu diketahui usai dirinya mengikuti rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
“Tidak ada ternyata kepastian pemasangan jargas untuk masyarakat. Ini artinya ada indikasi pembohongan publik,” ucap Amir Tosina.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
