Desak Pusat Revisi PP 49 Tahun 2018, Isran Noor Tegaskan Tidak Akan Hapus Honorer

TIMUR. Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menegaskan sikapnya untuk tidak akan menghapus tenaga honorer. Isran justru meminta agar pemerintah pusat segera merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Menurut Isran, PP tersebut bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo khususnya dalam urusan peningkatan sumber daya manusia.

“Rekomendasi saya jangan dihapus tenaga honor. Kalau mau diangkat jadi PPPK, angkat semua,” ujar Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kaltim 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (19/10/2022).

Sejak awal mendengar akan ada penghapusan tenaga honor, Isran mengaku sudah menegaskan Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Begitu juga saat kabar pengangkatan honor menjadi PPPK, tapi masih harus diseleksi, dia juga tetap menolak.

“Ada lagi PPPK, diseleksi lagi. Tidak bisa begitu. Kalau mau diangkat, ya angkat aja semua. Bagaimana honor yang tua-tua yang sudah puluhan tahun mengabdi,” lanjut Isran.

Menurut dia, kemampuan dan kompetensi para tenaga honor tidak perlu diragukan lagi, tidak kalah dengan PNS. Dia bahkan mengaku sangat kesal, ketika beberapa bulan lalu mendengar akan ada penghapusan tenaga honor.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menyebut hampir semua OPD separuh kinerjanya dibantu para tenaga honor.

Dari total tenaga honor sekitar 4 juta orang, maka dengan asumsi 1 tenaga honor menghidupi 1 istri dan 2 anak, maka setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor.

“Bangsa ini harus punya empati. Perlu dicatat, hingga saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Bisa jadi ini salah satu solusi, selain tenaga honor memang memiliki keahlian masing-masing,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan hal yang perlu diwaspadai saat ini Indonesia kembali masuk 100 negara miskin di dunia. Isran khawatir penghapusan tenaga honor justru akan menambah persoalan baru, ketimbang kalkulasi positif yang diperhitungkan untuk menyiapkan SDM aparatur yang berkualitas.

“Kalau pun pusat akan tetap menghapus tenaga honor, Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Bagaimana caranya, urusan saya,” tegas pungkas Isran Noor. (sul/her/yans/adpimprovkaltim)