Dewan Soroti Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pesisir Bontang

TIMUR. Kelangkaan gas subsidi 3 kilogram atau gas melon di wilayah pesisir kembali menjadi sorotan.

Komisi B DPRD Kota Bontang menyoroti krisis pasokan yang terjadi di beberapa kampung di atas laut, seperti Malahing, Tihi-Tihi, Selangan, dan Gusung, yang dinilai sangat bergantung pada pasokan gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait, terutama menyangkut distribusi dan harga yang tidak sesuai ketentuan.

“Saya juga baru menerima laporan terkait kelangkaan dan harga gas melon yang dijual di atas HET Kaltim,” ujarnya usai Rapat Paripurna pada Rabu (23/5/2025).

Rustam menyebutkan, kondisi geografis masyarakat pesisir yang tinggal di atas laut membuat mereka memiliki akses yang terbatas terhadap kebutuhan dasar, termasuk gas subsidi. Karena itu, ia menilai masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam distribusi gas melon.

“Kalau tidak ada gas, mereka terpaksa kembali menggunakan kayu bakar, padahal risiko kebakarannya tinggi karena rumah mereka berbentuk rumah panggung,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi B akan segera memanggil pihak Pertamina dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang.

Tujuannya adalah mencari solusi jangka menengah hingga panjang agar pasokan gas lebih merata, termasuk kemungkinan membuka jalur distribusi khusus bagi kawasan pesisir.

Harga Gas Melon Melejit di Pesisir, Jauh dari HET

Sebelumnya, warga Kampung Malahing mengeluhkan kelangkaan gas melon yang berdampak pada melonjaknya harga jual di wilayah mereka.

Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir Lakada, menyebutkan bahwa harga gas di daerahnya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Kaltim sebesar Rp21.000.

“Penghasilan kami hanya sekitar Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta tergantung hasil melaut. Kalau harga gas seperti ini terus, kami sangat kesulitan,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

Nasir berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan Pertamina untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga gas subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pesisir. (*)