Namanya Masuk Daftar Warga Miskin, Anggota DPRD Bontang Khawatirkan Permainan Data

TIMUR. Nama Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang, tercatat sebagai warga miskin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.

Dikatakannya, dalam beberapa waktu terakhir juga tidak pernah merasa didatangi petugas dari BPS.

Namun tiba-tiba namanya tercatut sebagai warga dengan kategori miskin di Bontang. Artinya ada indikasi data yang dikeluarkan BPS tidak tepat.

“Saya dapat informasi dari Dinsos-PM. Ada nama saya tercatat masuk daftar orang miskin. Lengkap ada NIK KTP. Tapi saya merasa tidak pernah didatangi sama petugas BPS. Ini data sangat ngawur,” ucap Bakhtiar Wakkang, Rabu (22/11/2023).

Selain dirinya ada beberapa profesi lain yang masuk kategori miskin dengan tingkat ekstrem. Seperti ASN, pengusaha dan lainnya.

Kata Bakhtiar, harusnya BPS bisa memvalidasi data agar bisa menjadi akurat. Jangan sampai ada indikasi permainan data. Lebih menyakitkan lagi ketika ada orang yang dalam kategori miskin justru tercatut namanya sebagai orang mampu.

“Ini bagaimana variabelnya kok bisa keliru. Saya rasa BPS Bontang harus segera memberikan klarifikasi. Saya sudah telpon tapi belum direspons,” tandasnya.

Pihaknya pun lanjut Bakhtiar, akan memanggil BPS Bontang dalam waktu dekat. Dirinya harus cepat mendapatkan klarifikasi agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“Saya rencana panggil Senin pekan depan,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPS Bontang Widiantono menampik adanya informasi data kemiskinan ekstrem yang mencatut nama salah satu Anggota DPRD.

Widi mengaku BPS tidak pernah mengeluarkan data kemiskinan ekstrim. Apalagi mencatut by name by address.

“Kami luruskan yah. BPS tidak pernah mengeluarkan data kemiskinan ekstrem. Apalagi sampai by name by address,” ucap Widiantono.

Survei terakhir yang dilakukan ialah registrasi sosial ekonomi (Reksosek). Itu pun bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan untuk mendata seluruh penduduk Indonesia.

Kemudian data itu akan diranking dari segi atas paling tataran bawah. Berdasarkan kriteria baik aset, ekonomi, sosial dan rumah tangga.

Bahkan data kemiskinan pun yang dikeluarkan ialah data persentase. Tidak spesifik bagian nama seseorang warga, karena secara porsi BPS tidak khusus mencatat data kemiskinan ekstrem.

“Jadi bukan BPS. Tapi mungkin bisa jadi dari Kemensos melalui program DTKS. Atau data dari Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) dari Kementrian PMK,” tambahnya.(*)