TIMUR. Pemkot Bontang sepakat menggelontorkan anggaran Rp 4,2 miliar untuk Bawaslu Bontang demi keperluan Pilkada serentak 2020 mendatang, Rabu (9/10/2019) siang.
Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini berlangsung di Pendopo Rujab Wali Kota. Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.
Usai prosesi penandatangan NHPD, kepada awak media Wali Kota Neni menuturkan, dana ini bakal digunakan Bawaslu untuk membiayai seluruh operasional Bawaslu selama Pilkada.
Dia berharap, dana yang diberikan ini dapat digunakan secara bijak, akuntabel, dan transparan.
Pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada nanti bisa berjalan tertib dan lancar dengan pengawasan yang profesional oleh Bawaslu.
“Dana yang Pemkot [Bontang] berikan Rp 4,2 miliar. Ini untuk mendanai seluru operasional Bawaslu,” ujar Wali Kota Neni usai penandatangan NPHD.
Selain itu, Wali Kota Neni berpesan agar ke depan fungsi pengawasan Bawaslu diperkuat. Sebab bila berkaca dengan pemilu yang telah usai, banyak aduan tidak diproses Bawaslu. Selain itu, kendati ditindaklanjuti, tak jarang berakhir buntu.
“Kami dari pemerintah cuma memberikan dana. Semoga kedepan Bawaslu lebih professional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah mengatakan dana yang diberikan ini nilainya lebih kecil dari anggaran Pemilu serentak April 2019 lalu.
Pihaknya akan memaksimalkan dana yang ada. Dengan konsekuensi, beberapa progran harus ditiadakan karena menyesuaikan nilai anggaran.
Namun demikian, Nasrullah menilai dana tersebut masih cukup dalam mendanai kerja-kerja Bawaslu kedepan. Pihaknya pun berkomitmen bakal meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum atas pelanggaran Pemilu.
“Kami ucapkan terima kasih pada pemkot Bontang atas dukungan anggarannya. Kami sangat berkomitmen meningkatkan fungsi pengawasan Bawaslu,” pungkasnya.(fit)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
