Pemkot Bontang Sebut Sudah Usulkan Tambahan Jargas, Tapi Belum Disetujui BPH Migas

TIMUR. Pemerintah Kota Bontang menyebut penambahan jaringan gas (jargas) bagi masyarakat umum masih belum bisa diakomodir.

Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bontang Moch Arif Rochman mengaku usulan penambahan jargas sudah dilayangkan sejak Februari 2023 lalu.

Bahkan surat usulan itu juga ditandatangani langsung Wali Kota Bontang Basri Rase. Kemudian ditindaklanjuti pertemuan bersama Komisi II DPRD Bontang.

Dalam pertemuan itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pertamina belum bisa memberikan tambahan kuota gas ke Bontang. Karena saat ini untuk distribusi jargas berfokus di daerah lain. Mereka beranggapan kalau Bontang kembali dialokasikan tambahan kuota, wilayah lain akan keberatan.

Bahkan saat ini Pemkot Bontang juga tidak lagi diperkenankan menganggarkan pipanisasi menggunakan APBD. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Meski pada 2013 lalu, Pemkot Bontang bisa menganggarkan melalui Diskop-UKMP untuk penyambungan jargas.

“Kita masih belum ada dapat alokasi sambungan jargas baru. Kalau dulu kan gratis kita yang bangun menggunakan APBD didukung sama pasokan gas dari BPH Migas Pertamina,” kata Moch Arif Rochman kepada Klik Kaltim (Timur Media Grup), Rabu (5/7/2023).

Lebih lanjut, Pemkot Bontang akan terus berkomunikasi dengan BPH Migas untuk mendapat pasokan gas. Kemungkinan waktu realisasi mungkin akan cukup lama, karena sejak pasca Covid-19 belum ada pemasangan jaringan baru.

Saat ini di Bontang terpasang 18 ribu jargas rumah tangga. Makanya, untuk usulan DPRD Bontang terkait subsidi atau sambungan baru belum bisa dilakukan.

“Jadi memang kewenangan berada di Pemerintah Pusat. Kita terus perjuangkan usulan itu,” pungkasnya.(*)