TIMUR. Pembagian motor RT kepada seluruh Ketua RT se-Kota Bontang akan disertai pelimpahan tanggung jawab penuh ke penerima kendaraaan. Ketua RT akan menanggung seluruh operasional, penyimpanan STNK, BPKB, hingga perpanjangan pajak tahunan motor tersebut.
Rencana itu diterima oleh Ketua RT yang ditemui. Namun, mereka memberikan sejumlah catatan apabila motor telah diberikan. Hasil dari konsultasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) motor RT akan berplat hitam.
Kepala Bapenda Bontang Rafidah sebelumnya menyatakan, sebelum masing-masing RT mendapat motor akan ada berita acara yang ditandatangani.
Selain itu Pemkot Bontang juga tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota soal apa-apa saja kegunaan dan isi dalam penggunaan motor RT sebagai operasional.
“Iya kita susun Perwalinya sudah ada draftnya. Jadi itu nanti kita akan bahas detail dan dituangkan dalam aturan. RT juga bertanggung jawab atas aset yang dilimpahkan,” kata Rafidah.
Sejumlah ketua RT yang ditemui memberi respons positif dengan pemberian motor RT ini. Semisal, Ketua RT 33, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Sugito mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan biaya operasional harus merogoh kocek pribadinya.
Apalagi, kendaraan itu dibutuhkan untuk mobilitas mereka sebagai RT. Bisa dipakai patroli, atau pun dipinjam kepada warganya yang membutuhkan keperluan mendesak.
“Tidak masalah kan sudah dikasih gratis juga. Kalau secara pribadi yah tidak seberapa juga,” tutur Sugito, saat ditemui Klik Kaltim (Timur Grup)
Dirinya menyarankan, ada juga usulan kenaikan insentif RT. Nantinya, dari insentif itu juga bisa dipakai untuk biaya operasional.
Paling tidak nominalnya diseragamkan dengan gaji para tenaga honorer. Apalagi Ketua RT inikan adalah ujung tombak Pemkot Bontang dari segi informasi dan pelayanan.
“Kita juga seandainya bisa ada kenaikan dati sisi insentif RT. Sama lah kayak tenaga honorer,” tutur Sugito.
Sementara Ketua RT 6 Kelurahan Tanjung Laut Indah Muhammad Kamil, mengatakan motor itu sangat bermanfaat bagi pelayanan RT. Sebagai tanggung jawab RT juga diminta sebagai agen pajak. Menghimbau warga agar bisa membayar PBB dengan tepat waktu.
Hanya saja, untuk biaya membayar pajak tahunan dirinya meminta Pemkot bisa mengkaji ulang. Pasalnya, setiap RT juga belum tentu memiliki penghasilan yang sama.
“Kan mobilitas kita tinggi. Jadi sangat diperlukan. Kalau soal biaya operasional kita sanggup saja,” kata Kamil.
Pandangan berbeda dari RT 03 Kelurahan Kanaan Yulianus Alwi. Menurutnya Pemkot Bontang jangan tanggung untuk memberikan fasilitas kepada RT.
Paling tidak ada kepastian soal operasional dan pajak tahunan bisa diakomodir. Karena, sebagai RT dengan tugas yang cukup banyak pasti ada rasa kesulitan membeli spare part merawat motor itu.
“Kalau tidak tambahin-lah dana stimulan atau insentif RT. Kan lucu aja diberikan tapi tidak sekaligus dengan biaya operasionalnya,” kata Alwi.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
