Selamat, Bontang Raih Opini WTP Lima Tahun Berturut

TIMUR. Kota Bontang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Prestasi ini diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Jumat (24/5/2019).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPK RI Perwakilan Cornell Syarief Prawiradiningrat, hampir semua kota dan kabupaten di Kaltim mendapatkan predikat WTP. Dia berharap pencapaian opini WTP bukanlah akhir dari pekerjaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tapi menjadi langkah berkelanjutan untuk meningkatkan dan menyatukan potensi daerah.

“Bagi yang belum WTP masih terbuka kesempatan untuk memperbaikinya di tahun depan,” terang Syarief.

Sementara, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengaku pihaknya selalu meraih WTP juga tak lepas dari peran pihak legislatif. Basri mengaku resepnya adalah kekompakan, konsistensi dan komitmen terhadap aturan yang ada. Untuk mempertahankan WTP memang harus menjaga kedisiplinan kerja. Lalu dalam melaksanakan kegiatan juga harus berdasarkan aturan yang berlaku.

Basri pun mengakui sebelum meraih WTP Jumat kemarin, pihaknya juga sudah mendapat beberapa catatan dari tim audit BPK. Meski demikian semua catatan tersebut sudah diperbaiki dan dinilai masih wajar.

“Karena teman-teman ini sudah memiliki sistem yang bagus, maka menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh BPK. Sehingga dengan pengalaman yang ada, tidak begitu sulit. Semua OPD itu memiliki responsif yang luar biasa, kooperatif yang luar biasa,” urai Basri.

Baginya WTP ini bukan parsial, hanya dari satu instansi saja. Namun kinerja dari semua instansi yang telah didorong untuk menyelesaikan setiap sistem administrasi yang telah diatur dalam perundang-undangan secara akuntabilitas.

Senada, Ketua DPRD Bontang Nursalam mengaku, peraihan WTP yang mampu dipertahankan selama lima tahun merupakan kehormatan tersendiri bagi pemerintah Bontang maupun pihaknya, yang turut berperan dalam pengawasan dan perwakilan dari rakyat.

“Selain kehormatan ini juga sekaligus beban. Karena, bagaimana kemudian kita akan mempertahankan di masa akan datang. Kami dari DPRD, tentu berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Khususnya kepada OPD-OPD yang begitu patuh melaksanakan tugas mereka,” tegasnya.

Selain itu lanjut Nursalam, penilaian BPK merupakan satu persyaratan mutlak yang kemudian membuahkan hasil yang membahagiakan.

Terlepas dari itu ia juga menyampaikan beberapa masukan agar kedepannya predikat BPK dapat dipertahankan bahkan harus lebih baik lagi dari tahun ini.

Politisi Golkar ini mengakui penghargaan WTP ini bukan berarti tidak ada yang salah, ada yang kurang, tapi itu masih dalam tahap bisa dimaknai dengan hanya kesalahan administrasi yang bisa diperbaiki.

“Jadi bukan karena kesalahan keuangan. Misalnya ada penggunaan anggaran yang tidak jelas, kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kesalahan yang dimaksud, oleh BPK, adalah kesalahan yang mampu diperbaiki. Kedepan kami akan lebih bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah dan kesalahan ini dalam 7 hari akan kami rekomendasikan ke pemerintah,” pungkas Nursalam. (*)