TIMUR. Ancaman krisis guru di Bontang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan putar otak. Disdikbud berencana menggunakan skema outsourcing untuk merekrut guru baru.
Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono menjelaskan, skema itu diambil lantaran pemerintah daerah dilarang untuk menambah guru honorer.
Hal ini menjadi solusi di tengah banyaknya guru yang harus diganti karena telah masuk masa pensiun.
“Kami menghadap ke Dirjen Pendidikan. Disuruh belajar ke Jakarta, mereka pakai skema outsourcing,” ucap Bambang, Rabu (12/2/2025).
Skema ini perlu ditelaah lebih dalam karena berpotensi berbenturan dengan regulasi. Sebab di dalam aturan hanya termaktub 5 posisi yang bisa menggunakan sistem outsourcing. Diantaranya, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, supir, pramubakti dan katering.
“Coba ke BKPSDM soal apa saja itemnya. Kami juga masih cari tahu dulu,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Disdikbud Bontang masih kekurangan guru untuk mengajar di sekolah negeri pada 2025 ini. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya guru yang masuk masa pensiun.
Dari data, pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahap 1 untuk guru hanya terisi 8 orang dari total kuota 58 formasi. Sementara di tahap ke II ini seleksi PPPK terdapat 75 orang lolos administrasi.
Kepala Disdikbud Bontang Bambang mengatakan, persoalan rekrutmen guru menjadi persoalan tersendiri.
Pada 2023 lalu tercatat ada 58 guru sudah pensiun. Kemudian pada 2024 ada 32 yang pensiun. Kemudian pada 2025 saja ada 47 orang guru yang pensiun.
Dari data itu saja terbukti butuh banyak guru. Sementara Pemkot Bontang dilarang merekrut tenaga honorer di formasi guru.
“Artinya akan ada 137 guru yang pensiun. Sementara dalam setiap seleksi kuota formasi tidak semua terisi. Masalah guru ini yang paling pelik,” ucap Bambang. (*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
