Dianggarkan Rp43 Miliar, Proyek Polder Tanjung Laut Siap Digarap Tahun Ini

TIMUR. Pemkot Bontang memastikan proyek pembangunan Polder Tanjung Laut mulai direalisasikan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya jangka panjang pengendalian banjir. Untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar.

Kolam polder ini akan dibangun di kawasan Jalan Selat Karimata, Kelurahan Tanjung Laut, dengan total luasan lahan sekitar 15.067 meter persegi. Dari luasan tersebut, area genangan air diproyeksikan mencapai kurang lebih 10.018 meter persegi, yang dirancang untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.

Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Edi Suprapto, menyampaikan bahwa proses pengadaan proyek ditargetkan berjalan cepat. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan tahapan akhir dokumen perencanaan sebelum diserahkan ke unit pengadaan barang dan jasa.

“Anggaran fisik yang kami ajukan sebesar Rp43 miliar. Sekarang dokumennya sedang kami finalisasi agar proses lelang dapat segera dilaksanakan. Kapasitas tampungan polder juga sudah disesuaikan dengan hasil perencanaan teknis,” jelas Edi.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, polder tersebut juga membuka peluang pemanfaatan lain. Air yang tertampung di dalam kolam berpotensi dikaji sebagai sumber air baku untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bontang.

“Terkait pemanfaatan airnya, masih akan dilakukan kajian lanjutan karena sumbernya berasal dari air permukaan,” tambahnya.

Dari sisi kesiapan lahan, Pemkot Bontang sebelumnya telah menyelesaikan proses pembebasan tanah dengan 38 pemilik lahan yang terdampak pembangunan polder. Setelah diberikan waktu untuk mempertimbangkan, seluruh pemilik lahan menyatakan sepakat melepas tanah mereka sesuai nilai yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Total anggaran pembebasan lahan yang terealisasi mencapai Rp27 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan pagu awal sebesar Rp41 miliar. Selisih anggaran tersebut pun menjadi efisiensi bagi keuangan daerah.

“Berdasarkan hasil penilaian KJPP dan kesepakatan bersama, kami berhasil melakukan penghematan cukup besar. Sekitar Rp14 miliar sisa anggaran akan dikembalikan ke kas daerah,” pungkas Edi.