TIMUR. Rencana pembongkaran rumah jabatan kepala daerah lalu didirikan hotel mewah dinilai terlalu sembrono.
Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman Alberto Noviano Patty menerangkan, pemerintah tak bisa serta merta mengubah aset milik daerah menjadi kawasan komersil (hotel mewah) dikelola swasta.
“Perubahan peruntukkan aset itu ada prosesnya. Tidak datang secara begitu saja. Upaya mengubah fungsi rumah jabatan menjadi hotel adalah bagian dari transformasi aset negara menjadi objek investasi publik,” ucap Alberto Noviano Patty.
Lebih lanjut, urgensi pembangunan hotel juga tak jelas. Atas alasan, malu karena tamu tak bisa menginap di hotel bintang bukan argumentasi yang bisa dibenarkan.
Sebab, kunjungan tamu hanya momentum saja. Sedangkan, hotel itu bisnis berkelanjutan dan terus menerus yang harus bertahan menjaga kesehatan keuangannya.
Menurut, Alberto masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan kebijakan publik kepala daerah khususnya pembongkaran rumah jabatan ini. Uji publik harus digelar secara inklusif dan terbuka.
Namun, apabila pemerintah tetap ingin membangun hotel lebih baik memanfaatkan bangunan yang dimiliki seperti bekas wisma atlet PON di Kelurahan Belimbing.
“Bontang ini kan punya aset hotel. Kenapa tidak itu yang dikembangkan. Saya kira dimanapun lokasi hotel dan proper pasti akan dikunjungi,” tambahnya.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
