TIMUR. Pemkot Bontang mulai mengupayakan penanganan banjir rob di kawasan Bontang Kuala melalui dukungan pemerintah pusat. Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama jajaran pejabat terkait ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur penanganan banjir rob di kawasan wisata pesisir tersebut.
Dalam kunjungan itu, Wali Kota Neni diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Di hadapan pejabat kementerian, Pemkot Bontang menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan, khususnya akses menuju Kampung Wisata Bahari Bontang Kuala yang selama ini terdampak banjir rob.
Menurut Neni, Bontang sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara dinilai layak mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata unggulan yang menjadi salah satu ikon Kota Bontang.
“Kami ini menyumbang devisa yang besar untuk negara. Sudah sepatutnya kami juga mendapat dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan menuju kampung pariwisata bahari Bontang Kuala,” ujar Neni.
Ia menjelaskan, banjir rob yang terus terjadi di Bontang Kuala telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat setempat. Selain mengganggu mobilitas warga, kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung di kawasan wisata yang selama ini menjadi salah satu destinasi andalan daerah.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut Pemkot Bontang memohon agar Kementerian PUPR dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur penanganan banjir rob di kawasan tersebut. Menurut Neni, intervensi pemerintah pusat menjadi sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Neni mengakui, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang saat ini tidak cukup kuat untuk menanggung kebutuhan belanja infrastruktur skala besar. Bahkan, proyeksi keuangan daerah pada tahun anggaran 2027 disebut akan semakin menekan ruang fiskal pemerintah kota.
Keterbatasan anggaran itu sebelumnya juga membuat rencana pembangunan jalan layang di Bontang Kuala pada 2025 tidak dapat direalisasikan. Saat itu, pemerintah daerah sempat merancang pembangunan jalan layang dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi genangan air pasang di kawasan tersebut.
Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk menanggung pembiayaan proyek sebesar itu.
Selain opsi jalan layang, peninggian trotoar maupun badan jalan juga dinilai membutuhkan anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, status jalan menuju Bontang Kuala yang merupakan aset jalan nasional membuat penanganannya tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa dukungan dan kewenangan dari pemerintah pusat.
“Untuk membangun trotoar yang ditinggikan saja biayanya besar. Kami tidak sanggup. Apalagi ini merupakan aset jalan nasional. Kasihan masyarakat kalau tidak segera ditindaklanjuti,” tutur Neni.
Pemkot Bontang berharap, hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dapat membuka peluang dukungan konkret bagi pembangunan infrastruktur penanganan banjir rob di Bontang Kuala. Dengan adanya bantuan pusat, pemerintah daerah menilai persoalan genangan yang kerap menghambat aktivitas warga dan mengurangi daya tarik kawasan wisata dapat segera ditangani secara lebih menyeluruh.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bontang untuk menjaga keberlanjutan kawasan Bontang Kuala sebagai kampung wisata bahari yang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi juga salah satu wajah pariwisata pesisir Kota Bontang.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
