Pematangan Lahan SMPN 7 Bontang Dijadwalkan Ulang pada APBD Perubahan 2026

TIMUR. Pemkot Bontang pastikan proyek pematangan lahan untuk pembangunan SMP Negeri 7 Bontang, yang semula direncanakan pada tahun anggaran berjalan, akan dilanjutkan pada APBD Perubahan 2026.

Penundaan dilakukan setelah rencana pengerjaan tahun ini dibatalkan akibat kendala ketersediaan dan lonjakan harga tanah uruk.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pekerjaan pematangan lahan. Namun, pelaksanaan proyek terpaksa dihentikan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus melakukan penyesuaian rincian harga satuan tanah timbunan agar sesuai dengan harga pasar terkini dan ketentuan legal.

Kondisi ini dipicu terbatasnya sumber tanah uruk di wilayah Bontang. Saat ini, aktivitas galian C di dalam kota tidak lagi beroperasi karena statusnya ilegal. Sementara itu, pasokan tanah uruk hanya tersedia dari daerah tetangga, Kutai Kartanegara, dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya pematangan lahan bahkan berpotensi meningkat hingga tiga kali lipat. Jika semula diperkirakan Rp3,5 miliar, kebutuhan anggaran bisa mencapai sekitar Rp10,5 miliar hanya untuk pematangan lahan, belum termasuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

“Dibatalkan kemarin karena harga tanah uruk naik tiga kali lipat. Daripada dikerjakan setengah-setengah, lebih baik ditunda,” ujar Neni kepada awak media.

Pematangan lahan dinilai menjadi tahap krusial karena lokasi SMP Negeri 7 Bontang berada di kawasan rawan banjir. Tanpa proses penimbunan dan penataan lahan yang memadai, pembangunan fisik sekolah dinilai berisiko dan tidak berkelanjutan.

Neni menambahkan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali alokasi anggaran pembangunan sekolah tersebut, meskipun tidak dalam waktu dekat. Opsi melanjutkan proyek melalui APBD Perubahan 2026 masih bergantung pada ketersediaan waktu dan kesiapan anggaran.

“Mungkin di APBD Perubahan 2026. Itu pun kalau waktunya memungkinkan,” ujarnya.

Akibat penundaan ini, para peserta didik SMP Negeri 7 Bontang masih harus menjalani kegiatan belajar mengajar di lokasi yang sama dengan kondisi fasilitas terbatas. Saat ini, sekolah tersebut masih memanfaatkan ruang-ruang darurat karena keterbatasan jumlah kelas yang belum mampu menampung seluruh siswa.

“Pemkot Bontang komitmen tetap melanjutkan pembangunan SMPN 7 secara bertahap, dengan memastikan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara matang, agar hasil pembangunan dapat optimal,” pungkas Neni.(*)