TIMUR. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang menyarankan pemerintah untuk merivisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tujuannya agar bisa mengakomodasi perizinan kawasan khusus galian C di wilayah Bontang. Sebab saat ini dalam Perda RTRW tidak ada kawasan yang diperuntukkan masyarakat mencari tanah uruk.
Ketua Kadin Bontang Amriadi mengatakan, pasca galian C ditutup oleh Pemerintah Provinsi Kaltim imbasnya seperti efek domino, bukan hanya sopir, masyarakat yang hendak membangun rumah juga kena dampak.
Warga justru harus mengeluarkan kocek lebih agar bisa membangun. Tidak hanya itu imbas penutupan Galian C itu juga bakal menghambat pekerjaan, karena pasokan material akan lebih jauh dan harganya mahal.
“Ini dilema bagi daerah. Menegakkan aturan tapi regulasi saat ini tidak mengakomodasi kepentingan publik. Bahkan bisa menghambat proyek pembangunan daerah. Menurut saya perlu direvisi Perda RTRW untuk masukkan kawasan khusus Galian C,” terang Amriadi.
Lebih lanjut, pengelolaan tambang Galian C secara legal akan memudahkan Pemkot Bontang dalam pengawasan. Tidak seperti saat ini dimana penambang ikegal dan aparat saling kucing-kucingan untuk menegakkan aturan.
Harapannya, agar pengelolaan galian tak kucing-kucingan seperti sekarang. Namun, akan lebih bijak serta ramah lingkungan. Semisal, tak boleh mengeksplorasi berlebihan.
“Topsoil jangan dibuang, nanti direklamasi kembali. Kalau sekarang siapa yang bertanggung jawab atas kubangan itu. Kan tidak ada. Mending diatur dan jelas siapa yang bertanggung jawab,” sambungnya.
Lebih lanjut, Amriadi juga meminta Pemkot bisa berkomunikasi dengan Pemprov bahkan Pemerintah Pusat. Komunikasi intens diperlukan seperti merincikan indikator pemanfaatan Area Penggunaan Lain (APL) diluar peruntukkan RTH dan pemukiman.
“Pemerintah daerah harus aktif menjelaskan ke pusat bahwa di Bontang memang tidak ada lokasi galian C. Itu penting agar pusat bisa memberi solusi,” ucapnya.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
