Ujungnya, Perusda yang diharapkan jadi perusahaan yang kompetitif dan memberikan benefits bagi kemajuan perekonomian daerah, berakhir jadi beban. Bahkan tak jarang memakan tumbal tersangkut kasus korupsi.
Fenomena klasik tersebut terjadi karena; pertama sumber daya manusia (SDM) dan managemen dalam tubuh Perusda yang jauh dari prinsip profesionalisme institusi bisnis. Rekrutmen SDM Perusda banyak diisi oleh pensiunan PNS dan nepotisme pejabat daerah.
Ini menjadi masalah utama, karena SDM yang tidak professional berimplikasi pada kualitas managemen yang amburadul. Penunjukkan para pensiunan PNS ini menjadi sorotan, karena terkesan jabatan direksi Perusda adalah jabatan para pensiunan PNS.
Kebiasaan ‘buruk’ PNS yang lamban, birokratis ikut serta menjadi budaya kerja managemen Perusda. Ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajerial pimpinan perusahaan. Hal berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni.
Sumber daya manusia Perusda yang tidak berkualitas ini juga cukup memberikan beban fixed operation head yang besar bagi neraca keuangan perusahaan.
Kedua, Lemahnya Sistem keuangan. Secara umum, perusahaan daerah tidak memiliki sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang modern untuk mengontrol arus kas secara ketat dan disiplin. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh managemen perusda, tetapi acap kali justru disengaja, karena sudah jadi rahasia umum, jika Perusda menjadi ‘ATM’oknum pejabat daerah. Implikasinya, alih-alih mengembangkan investasi dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru Perusda banyak yang menggantungkan eksistensinya dari suntikan modal APBD.
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
