Survei Kepuasan Layanan DPM-PTSP Bontang, 93 Persen Warga Mengaku Puas

TIMUR. Masyarakat Bontang puas dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Kondisi itu tercermin dari berhasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2025.

Kepala DPM-PTSP Bontang Aspianur mengatakan, predikat tersebut hasil dari penilaian dari 351 orang yang telah mengisi survei tersebut di awal 2025 lalu.

Hasil itu tentunya tidak membuat DPM-PTSP jumawa. Peningkatan pelayanan harus terus dilakukan. Bahkan warga atau investor yang datang mendapatkan pelayanan prima.

“Hasilnya kami baik. Dari 11 indikator nilainya 93,19 persen atau nilai A sangat baik,” ucap Aspianur.

Indikator yang paling tinggi berada di kewajaran biaya tarif pelayanan. Di DPM-PTSP sendiri untuk pelayanan tidak sama sekali dipungut biaya.

Bahkan petugas pelayanan sangat diharamkan memungut atau menerima uang dari customer. Karena dapat mencoreng institusi dan integritas.

“Kalau ada silahkan lapor dan akan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Saat ini DPM-PTSP kembali menggelar IKM. Melalui IKM ini, warga Bontang diberi kesempatan untuk menilai kinerja serta layanan yang diberikan DPMPTSP. Penilaian dapat dilakukan dengan mengisi formulir daring yang tersedia di tautan: https://forms.gle/RWNyzbCtlszuYsK59.

Pengisian survei didasarkan pada pengalaman pribadi warga saat mengakses layanan dinas.

“Lewat survei ini, kami ingin mendengar langsung dari masyarakat. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki pelayanan ke depan,” ujar Maulina Noor, Pranata Humas DPMPTSP Bontang, Jumat (2/5/2025).

Maulina menjelaskan, metode online dipilih agar lebih mudah diakses dan mampu menjaring lebih banyak responden dari berbagai kalangan.

“Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi survei tidak sampai lima menit, tapi dampaknya besar bagi peningkatan layanan publik di kota ini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa identitas para pengisi survei akan dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyampaikan penilaian secara jujur dan apa adanya.

Maulina juga menyampaikan bahwa survei semacam ini dilakukan secara berkala setiap semester. Hasilnya bukan sekadar angka, melainkan dijadikan bahan penyusunan inovasi pelayanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Survei ini bukan hanya bentuk formalitas, tetapi sungguh-sungguh menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pelayanan ke depan,” tutupnya. (*)