TIMUR. Warga RT 27, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Barat, dibuat resah dengan beredarnya pesan terkait biaya pengiriman kompor program jaringan gas (Jargas) sebesar Rp50 ribu per unit.
Pesan tersebut beredar melalui grup percakapan warga dan memuat informasi bahwa kompor Jargas akan dikirim ke rumah ketua RT. Warga yang belum mengambil kompor kemudian diminta mengambilnya secara mandiri.
Dalam pesan yang diteruskan kepada warga itu juga dilampirkan daftar nama pelanggan yang disebut belum mengambil kompor.
Informasi mengenai biaya pengiriman tersebut kemudian memicu pertanyaan warga. Sebab, masyarakat memahami program Jargas, termasuk pengadaan kompor, merupakan program yang pembiayaannya bersumber dari APBN sehingga semestinya tidak dibebankan kembali kepada penerima manfaat.
Ketua RT 27 Kelurahan Api-Api, Mujiono, mengatakan dirinya hanya meneruskan pesan yang diterima dari petugas Jargas ke grup komunikasi RT.
Mujiono mengaku tidak mengetahui lebih jauh mengenai asal-usul informasi mengenai ongkos kirim tersebut. Ia juga mengaku ikut mendapat protes dari warga setelah pesan itu diteruskan.
“Saya dapatnya gitu, Mas. Pesan dari orang Jargas terus saya teruskan ke grup RT. Harusnya kan gratis, ya. Kalau begini RT lagi yang kena omel,” ujar Mujiono.
Berdasarkan data yang diterima redaksi, terdapat 167 pelanggan di wilayah tersebut yang tercatat belum mengambil kompor. Jika informasi tarif Rp50 ribu per unit tersebut benar-benar diberlakukan, nilai yang terkumpul dari seluruh pelanggan mencapai sekitar Rp8,35 juta.
Angka tersebut yang kemudian menjadi perhatian warga karena dianggap berpotensi menjadi beban tambahan bagi penerima program Jargas.
Namun, informasi mengenai pungutan tersebut dibantah oleh pihak pelaksana program. Construction Manager PT Noorel Idea Mulya, Munir, memastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk pengambilan maupun pengiriman kompor Jargas.
Munir menegaskan program Jargas diberikan secara gratis kepada masyarakat dan tidak disertai pungutan dalam bentuk apa pun.
“Informasi itu tidak benar. Saya sudah tegur pembuat pesan. Program Jargas ini gratis tanpa pungutan biaya apa pun,” tegas Munir.
Ia juga mengaku telah memberikan teguran kepada pihak yang membuat dan menyebarkan pesan mengenai biaya pengiriman tersebut kepada ketua-ketua RT.
Masyarakat pun diharapkan memperoleh informasi langsung dari pihak terkait apabila terdapat perubahan kebijakan atau ketentuan dalam pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat warga maupun pengurus RT.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
