TIMUR. Gubernur Kaltim Isran Noor, kembali menegaskan sikap untuk mempertahankan tenaga honorer (non-ASN). Dia menyebut akan tetap bertahan dengan kebijakan untuk tidak menghapus tenaga honor pemerintah.
“Bukan persoalan Kaltim sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga non ASN memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” kata Isran Noor di Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Menurut Gubernur, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman. “Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus gak jalan itu pelayanan,” tandasnya.
Isran mengambil contoh di luar Kaltim, yakni di SDN Desa Karang Soka Jawa Tengah. Dimana jumlah guru di sana saat dia datang hanya 10 orang, dan cuma 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.
“Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah,” lanjut Isran.
Soal sanggup atau tidak sanggup, menurut Gubernur Isran solusinya tidak sulit. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN. Jika selama ini 70 persen dikelola pusat, maka bisa saja setidaknya 50 persen anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.
Gubernur yakin dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik. (sul/her/yans/adpimprovkaltim)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
