Pemprov Kaltim Anggarkan Pembebasan Lahan Pendekat Jembatan Pulau Balang PPU

  • Whatsapp

TIMUR. Ditetapkan jadi lokasi ibu kota baru negara, Pemprov Kaltim serius rampungkan jalan pendekat menuju Jembatan Pulau Balang. Persoalan pembebasan lahan Jembatan Pulau Balang tahun ini akan segera diselesaikan.

Read More

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR PERA) Kaltim, Taufiq Fauzi.

Taufiq mengungkapkan, melancarkan kegiatan pembangunan di jembatan penghubung antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara ini pihaknya telah menyiapkan dana pembebasan.

“Tahun ini di dinas kami ada biaya pembebasan lahan di Jembatan Pulau Balang. Pembebasan lahan akan dilakukan di sisi Kota Balikpapan,” ujar Taufiq melansir Tribunkaltim.co

“Selain itu, kita juga masih melaksanakan perencanaan untuk garis tengah atau sumbu jalan yang merupakan garis lurus, yang saling terhubung (Trase). Bukan hanya perencanaannya saja, kita juga akan melakukan pembebasan lahan untuk trase jalan itu. Keduanya, ada di sisi Kota Balikpapan,” lanjutnya.

Terkait dengan pelaksanaan dua kegiatan pembebasan lahan dan perencanaan trase jalan, Taufiq menyebutkan, pihaknya masih menjalankan proses mulai dari pelaksanaan lelang hingga pelaksanaan kegiatan.

“Semua masih berproses,” kata dia.

Disisi lain, Taufiq mengungkapkan, saat ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah melaksanakan penyelesaian multi year contract (MYC) pada kegiatan pembangunan Jembatan Pulau Balang dengan total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.

Dari Kementrian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XII Balikpapan, Direktorat Bina Marga sedang melaksanakan penyelesaian MYC ssebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun.

“Akan tetapi, saya tidak bisa menyampaikan persoalan progres kegiatannya sejauh mana. Sebab, bukan kewenangan saya menyampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Taufiq menyebutkan, tahun 2019 ini dinasnya mendapatkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp 1,1 triliun untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Kaltim.

Kemudian, Taufiq mengungkapkan, pihaknya juga mengajukan anggaran di APBD-Perubahan tahun 2019 sebesar Rp 100 miliar.

“Kalau dana murni tahun 2019, kita ada Rp 1,1 triliun. Itu untuk keseluruhan kegiatan. Dianggaran perubahan tahun 2019, kami juga mengusulkan Rp 100 miliar,” ucap Taufiq.

“Jadi, kalau nantinya di setujui maka Rp 1,2 triliun dana yang kita gubakan untuk pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2019,” tandasnya. (trb)

Related posts