Penelitian DPPKB Bontang, Tingkat Kesejahteraan dengan Kepala Keluarga Perempuan Masih Rendah

TIMUR. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (DPPKB) Bontang melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan perempuan sebagai kepala rumah tangga.

Kegiatan tersebut dilakukan di tiga tempat yang berbeda. Yakni di kelurahan Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Berbas Tengah. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan data dari DPPKB yang menyebutkan bahwa tingkat kesenjangan sosial tertinggi di Bontang adalah dua kelurahan tersebut.

Pengumpulan data ini merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan DPPKB serta Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Kepada Awak media Kepala Seksi Kesetaraan Gender DPPKB Dwi Andriyani mengatakan kegitan ini merupakan penelitian dari Pemerintah Provinsi dengan output untuk pembangunan sumber daya manusia yang berbasis gender.

Sasaran daerah dari kegiatan tersebut ada tiga yakni Samarinda, Bontang dan Kutai Timur. Adapun objek dari penelitian tersebut adalah perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga yang miskin.

“Nilai indeks pemberdayaan gender (IDG) di Bontang yang terendah di Kaltim pada tahun 2018, mungkin itu salah satu alasan Bontang dipilih jadi daerah penelitian,” ujar Dwi Adriyani melansir KlikBontang (Timur Grup) Rabu (6/11/2019) Siang.

Lebih lanjut lagi dia mengatakan penelitian ini dilakukan untuk memantau kondisi keluarga miskin. Bagaimana perekonomian, pendidikan dan kesehatan keluarga tersebut.

“Kami akan menerima data dari 10 rumah tangga di tiap kelurahan tersebut, hasilnya akan dikaji oleh pihak akademisi untuk memberikan rekomendasi ke pihak Pemerintah Daerah,” ujar Dwi

Sementara itu Endang, Perwakilan dari Pusat Penelitian Gender Unmul mengatakan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat Perempuan sebagai kepala rumah tangga tetap bisa sejahtera atau tidak.

Endang menjelaskan, hasil dari penelitian akan diajukan ke Provinsi dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan pembangunan seperti apa yang dibutuhkan demi memperbaiki kondisi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan.

“Masalah utama yang kami dapatkan selama ini, keluarga yang dipimpin perempuan kadang bermasalah di wilayah perekonomian. Hal itu berdampak ke masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya di keluarga,” ujar Endang. (saf)