TIMUR. Persoalan pemadaman listrik bergilir di Kota Bontang mendapat perhatian DPRD setempat. Komisi B DPRD Kota Bontang memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir dirasakan masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (15/9/2026) siang tersebut turut membahas dampak pemadaman terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu kegiatan rumah tangga dan usaha, kondisi kelistrikan juga berimbas pada layanan air bersih yang dibutuhkan warga.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam mempertanyakan kondisi tersebut. Ia menilai pemadaman dalam skala luas perlu mendapat penjelasan yang lebih komprehensif dari PLN, mengingat Bontang memiliki sejumlah fasilitas pembangkit listrik sendiri.
Menurut Rustam, Bontang memiliki beberapa pembangkit, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Kadere.
Keberadaan sejumlah pembangkit tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan DPRD ketika pemadaman tetap terjadi secara luas akibat gangguan pada sistem interkoneksi.
“Heran dong kalau ada tiga pembangkit, tapi kok matinya masif. Kasihan warga dan pelaku usaha yang merugi. Ini harus dijelaskan. Jangan cuma berlindung di kerusakan jaringan interkoneksi,” ujar Rustam.
Ia mengatakan pemadaman menjadi persoalan yang semakin berat karena terjadi di tengah kondisi cuaca panas. Masyarakat membutuhkan listrik untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan pendingin ruangan hingga aktivitas ekonomi.
Dampak lain juga dirasakan pada sektor pelayanan air. Gangguan listrik membuat distribusi air kepada masyarakat turut mengalami kendala sehingga menambah persoalan yang harus dihadapi warga.
Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto turut meminta PLN segera mengambil langkah untuk mengurangi dampak pemadaman. Ia menyebut sekitar 59 ribu sambungan rumah terdampak kondisi kelistrikan tersebut.
Akhmad menilai masyarakat Bontang telah menghadapi sejumlah persoalan lain, sehingga gangguan listrik diharapkan tidak semakin menambah beban kehidupan sehari-hari.
“Tolong, warga ini sudah kena dampak air susah, kabut asap dari karhutla, BBM yang sempat sulit. Ini sekarang listrik. Jangan bebani warga lagi,” tegas Akhmad.
Penjelasan PLN
Menanggapi pertanyaan DPRD dan pemerintah daerah, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Kota Bontang, Luddie Wied Hardono, menjelaskan gangguan sistem kelistrikan di Kalimantan saat ini belum sepenuhnya tertangani.
Menurut Luddie, persoalan tidak hanya terjadi pada sisi jaringan distribusi, tetapi juga berasal dari sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan operasional. Di sisi pembangkit, PLN masih melakukan penelusuran terhadap gangguan yang terjadi di PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara dan PLTU Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur.
Sementara itu, PLTU Teluk Balikpapan mengalami gangguan yang berkaitan dengan kelainan pada sisi boiler. Adapun PLTMG Bangkanai menghadapi kendala pasokan bahan baku.
Kondisi tersebut kemudian memengaruhi sistem interkoneksi Mahakam yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Karena Bontang menjadi bagian dari sistem tersebut, gangguan pada pembangkit di wilayah lain ikut berdampak terhadap pasokan listrik di kota tersebut.
Luddie menjelaskan keberadaan pembangkit di Bontang tidak serta-merta membuat wilayah tersebut terlepas dari dampak gangguan sistem interkoneksi. Sejumlah pembangkit di Bontang juga terhubung ke dalam sistem yang sama.
“Di seluruh Kaltim mereka tergabung. Jadi kalau ada yang rusak, semua jaringan terdampak. PLTU Teluk Kadere dan PLTMG Kanaan juga masuk di interkoneksi itu,” jelas Luddie.
Untuk menjaga kestabilan sistem, PLN kemudian melakukan pengaturan terhadap beban penggunaan jaringan listrik. Langkah tersebut dilakukan karena sistem interkoneksi memiliki batas kemampuan tertentu dalam menyalurkan daya ketika sejumlah pembangkit mengalami gangguan.
Salah satu periode yang menjadi perhatian adalah waktu beban puncak, ketika konsumsi listrik masyarakat mencapai level tertinggi. Di Bontang, kondisi tersebut umumnya terjadi pada pukul 18.00 Wita hingga 22.00 Wita.
Dalam kondisi pasokan yang belum sepenuhnya pulih, PLN melakukan pengaturan beban secara bertahap. Upaya pemulihan pembangkit juga terus berjalan dan ditargetkan berlangsung hingga akhir September 2026.
Selain pelanggan rumah tangga, PLN juga melakukan pendekatan kepada pelanggan industri dengan konsumsi listrik besar. Salah satunya kawasan industri bertekanan tinggi Kobexindo di Kutai Timur.
“Kami menyasar beban paling besar. Di kawasan industri tekanan tinggi Kobexindo Kutim, jadi kami minta kurangi beban. Biar ke warga tidak berdampak besar,” ujar Luddie.
PLN juga meminta sejumlah pelanggan industri memanfaatkan mesin pembangkit yang dimiliki secara mandiri. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung sistem interkoneksi Bontang sehingga kestabilan pasokan listrik tetap terjaga.
Menurut Luddie, pengaturan beban dilakukan sebagai langkah untuk mencegah gangguan yang lebih luas pada sistem kelistrikan.
“Ini kami menjaga kestabilan sistem. Biar tidak blackout. Pemadaman bergilir juga tidak mati dua kali dalam sehari. Pemadaman tiga jam setiap jadwal,” katanya.
PLN memastikan proses pemulihan terus dilakukan secara bertahap. Selama perbaikan pembangkit berlangsung, pengaturan beban menjadi salah satu strategi yang ditempuh untuk menjaga sistem tetap beroperasi dan mencegah terjadinya pemadaman yang lebih luas.
Pertemuan bersama DPRD Bontang tersebut menjadi bagian dari upaya meminta penjelasan sekaligus mendorong adanya langkah konkret dalam menangani gangguan kelistrikan. Pemerintah daerah dan DPRD berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga aktivitas masyarakat, layanan publik, serta kegiatan usaha di Bontang tidak terus terganggu.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
