TIMUR. Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebutkan dari tiga provinsi wilayah Kalimantan yang digadang sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, Provinsi Kaltim terbilang paling siap.
Dari seluruh persyaratan lokasi ideal pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden RI, Joko Widodo ketika ditemui Gubernur Kaltim, Isran Noor, 6 Agustus 2019, di Jakarta mengungkapkan Kaltim yang paling siap ketimbang dua provinsi lainnya di Kalimantan.
Hanya saja, Gubernur Isran mengajak masyarakat Kaltim tidak “GR” atau percara diri dulu sebab penetapannya dilakukan melalui keputusan politik yang dilakukan Presiden RI.
“Rugi negara tidak memanfaatkan kontribusi masyarakat Kaltim. Sebab kalau soal kesiapan sejak dulu masyarakat Kaltim siap,” ujar Gubernur Isran saat menyampaikan paparan kesiapan Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara saat Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara “Kalimantan Untuk Indonesia”, di Balikpapan, Rabu (21/8).
Dia mengungkap sejak dulu masyarakat Kaltim memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dibuktikan melalui besarnya dukungan PDRB Kaltim terhadap PDB Nasional.
Selain itu, sejak dulu sebelum merdeka Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang dan tercatat tidak pernah terjadi gesekan antar masyarakat asli dan pendatang.
Bahkan jumlah penduduk pendatang jauh lebih besar ketimbang penduduk asli Kaltim. “Heterogen tapi tidak pernah konflik. Makanya soal penerimaan rakyat terkait pemindahan ibukota sejak dulu ada. Tidak usah dipertanyakan lagi,” timpalnya.
Karenanya apapun hasilnya yang diputuskan, Kaltim tetap mendukung. “Hanya saja sekali lagi rugi jika tidak ditempatkan di Kaltim. Kontribusi masyarakat Kaltim terhadap bangsa dan negara sangat besar,” katanya.
Menyikapi soal kekhawatiran kemampuan negara membangun Ibu Kota Negara baru, dia menilai tidak sulit. Tidak ada, kata dia, negara yang tidak mampu membiayai pembangunan wilayah kedaulatannya. Banyak cara bisa ditempuh dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Ketika ditanya langkah Kaltim setelah ditetapkan menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, Isran mengaku paling pertama akan membuat Pergub yang akan diikuti pembentukan Perda tentang penataan kawasan khusus nonkomersial. Ini untuk mengantisipasi spekulan memanfaatkan informasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara untuk menguasai tanah dan menjualnya dengan harga mahal.
“Makanya kalau ada tuan takur tidak hidup. Semua akan diatur dalam regulasi itu secara rinci,” katanya.
Termasuk dia mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tim Bappenas agar sinkronisasi antara program pusat dan program daerah yang mendukung itu. Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara sendiri menghadirkan pembicara utama dari Bappenas, serta para pakar lintas sektor dari akademisi Universitas Mulawarman Samarinda.
Tampak hadir tokoh masyarakat Kaltim Awang Faroek Ishak, serta bupati/wali kota atau yang mewakili, serta pejabat lingkup Pemprov Kaltim, dan organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan keagamaan. (ikr/antara)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
