Wali Kota Bontang Pastikan Tidak Ada Penghapusan Honorer November Ini

TIMUR. Wali Kota Bontang Basri Rase, memastikan rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 tidak dilakukan.

Mengingat kebutuhan tenaga honorer di Bontang masih sangat diperlukan. Penolakan penghapusan tenaga jonorer juga disuarakan dari daerah lainnya.

Termasuk salam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Untuk status tenaga honorer tidak ada. Bahkan di RDP juga saya datang. Saya ketua Regional V Apeksi menolak penghapusan tenaga honorer,” kata Basri Rase.

Lebih lanjut, Basri juga memperingatkan agar tidak ada penambahan tenaga honorer teknis. Karena yang saat ini ada saja sudah cukup banyak.

Pemerintah menyiapkan solusi terkait formula penghapusan honorer. Solusi ini akan diumumkan sebelum tanggal 28 November 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hal tersebut sesuai Pasal 99 ayat (2) PP No 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PP ini memandatkan penghapusan honorer baik di pusat dan daerah.

Azwar Anas pun mengungkapkan, pihaknya akan memastikan penghapusan honorer dilakukan dengan empat prinsip. Yakni tidak ada PHK massal, tidak menambah anggaran pemerintah, tidak menurunkan pendapatan honorer, dan tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk OPD yang boleh menambah itu dikhususkan kepada Disdamkartan, BPBD, Guru, dan Tenaga medis, dan Satpol-PP.

“Ada yang boleh sesuai dengan kebutuhan ideal tapi yang teknis lainnya tetap tidak boleh,” katanya.(*)