TIMUR. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang imbau masyarakat tak terprovokasi dengan isu yang berkembang terkait praktik korupsi. Kepala Kejari Bontang, Agus Kurniawan mengatakan, pihaknya tak bakal terpengaruh dengan isu maupun intervensi kelompok manapun terkait penegakan hukum.
“Penegakan hukum murni dilakukan murni untuk menegakkan supremasi hukum,” ujar Kajari Agus saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).
Lebih lanjut lagi dia mengtakan tidak akan mengakomodasi pihak manapun yang ingin menggunakan penegakan hukum sebagai alat jagal jelang tahun politik.
Agus menjelaskan pihaknya akan terus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka dilakukan setelah terdapat dua alat bukti sah yang didapati penyidik serta saksi yang menguatkan suatu kasus.
“Serahkan penegakan hukum kepada Kajari, kami tidak akan bisa diintervensi dan tidak menerima titipan dari kelompok manapun untuk penegakan hukum,” ujar Agus.
Dirinya juga mengimbau agar masyarakat tak terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan oknum-oknum untuk kepentingan politik.
“Ini musim politik, jangan mudah terprovakasi dengan oknum yang ingin menggunakan hukum sebagai alat jagal,” ungkapnya.
Sebelumnya, ada dua kelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelidikan dugaan keterlibatan calon Wali Kota Bontang dalam kasus korupsi.
Aksi pertama yang dilakukan oleh Komunitas Pelajar Anti Korupsi di depan kantor KPK (Jakarta) pada Senin 18 November lalu menyebut dugaan korupsi dan penyelewangan keuangan negara yang menyeret nama Wali Kota Bontang Neni Moeniaeni.
Selang dua hari kemudian, giliran kelompok aliansi mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Kaltim. Aksi tersebut menuntut Kejati mengusut dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Bontang dalam kasus korupsi dana Hibah Perusda AUJ.(Saf)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
