TIMUR. Wacana pemanfaatan Pelabuhan Loktuan untuk bongkar muat batubara, turut mendapat atensi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bontang, yang menilai hal tersebut menyalahi aturan dalam RTRW Bontang 2012-2023.
Mengutip bontangpost.id, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Bontang, Agus Suyanto, mengungkapkan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang nomor 11 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2032, disebutkan bila Kelurahan Loktuan adalah 1 dari 6 Kelurahan yang tergabung dalam Badan wilayah Kota (BWK) II.
Dalam Pasal 18 nomor 1 butir b, fungsi utama BWK II ialah sebagai kawasan industri, pelabuhan dan pergudangan, dengan kegiatan pendukung sebagai kawasan lindung, pemukiman, pariwisata, perikanan, militer, dan alur pelayaran.
Selain itu pada Pasal 26 butir a RTRW Kota Bontang, dijelaskan pelabuhan Loktuan diperuntukkan sebagai pelabuhan pengumpul, yang berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar Provinsi. Sementara terminal industri batubara ditempatkan di BWK III di Kelurahan Bontang Lestari.
“Artinya di BWK II dan Pelabuhan Loktuan mestinya tidak ada aktivitas industri batubara, karena bertentangan dengan RTRW,” ujar Agus Suyanto, Rabu (24/2/2021) sore.
Jika mengacu ke RTRW, sudah jelas pemanfaatan pelabuhan Loktuan untuk bongkar muat batubara bertentangan dengan peruntukannya. Apalagi aktivitas pengangkutan bakal menggunakan jalan publik, dan masuk kawasan masyarakat.
Peruntukkan pelabuhan Loktuan lanjut Agus, bukan untuk barang khusus. Begitu pula fasilitas pelabuhan hanya untuk kapal penumpang dan non kontainer. Sedangkan aktivitas bongkar muat batubara masuk kategori barang khusus, dan pengangkutan harus melalui jalur khusus pula. Pengangkutan juga tidak boleh masuk permukiman warga, makanya wajib memiliki pelabuhan sendiri.
“KSOP mengacu ke RTRW, jadi tidak bisa (untuk bongkar muat batubara),” tandas Agus. (*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
