TIMUR. Sebanyak 489 rumah di Berbas Pantai Bontang Selatan, masih tergolong kumuh. Hal ini diungkap Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yassier Arafat, yang berjanji mengawal anggaran perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), untuk memperbaiki pola hidup masyarakat di kawasan tersebut.
“Saya selaku warga Berbas Pantai, berupaya menyampaikan ke pemerintah daerah lewat Banggar, agar bisa dikawal,” ucap Yassier usai rapat kerja di Sekretariat Dewan, Selasa (13/3/21) siang.
Dia mengaku program itu mengalami kendala karena minimnya anggaran, meski medio 2018 silam program ini sudah diusulkan. Dari kebutuhan sekira Rp 1 miliar, anggaran tersedia hanya Rp70 juta. Hasilnya penyusunan DED untuk program ini kandas.
“Kami optimistis program ini akan terealisasi tahun ini, dan meminta pemerintah segera menginput perencanaan program tersebut,” tambah Yassier.
Meski program pengentasan kawasan kumuh sebenarnya dibiayai pemerintah pusat, namun butuh kesiapan daerah untuk mendukung pusat agar program ini berjalan di Bontang.
Salah satu upayanya, menyiapkan perencanaan secara komprehensif untuk Detail Engineering Desain (DED), agar program Kotaku bisa dilakukan.
“Kalau mau cepat ada kolaborasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Provinsi,” kata Yassier.
Program Kotaku di Pantai Harapan Berbas Pantai, yang semula masuk dalam perencanaan terpaksa ditunda, karena dokumen perencanaan DED belum rampung. Makanya tahun depan, Yassier mendorong agar anggaran sekitar Rp 1 Miliar bisa dialokasikan melalui APBD Bontang.
Senada, Lurah Berbas Pantai Rendy Maulia, mengapresiasi upaya Komisi III DPRD Bontang dan berharap program Pantai Harapan terealisasi untuk memperbaiki pola hidup sehat warga pesisir.
Menurutnya, saat ini masih banyak rumah warga Berbas Pantai masih tergolong kumuh. Salah satunya fasiitas jamban yang masih tradisional, dan sulitnya distribusi air bersih bagi masyarakat.
“Di sana jambannya nyemplung langsung ke laut, air bersih juga minimnya,” ungkapnya.
Dia juga mendorong Pemkot Bontang melakukan kerjasama multipihak, mulai Pemprov Kaltim hingga perusahaan.
“Kita dorong Pemkot untuk lobi ke Pemprov dan perusahaan. Terutama dalam membantu warga dengan pola baru, sekaligus merubah jamban tradisional menjadi jamban sehat ala pesisir berupa sanitasi jamban sehat,” pungkas Rendy.(Ads)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
