Bahas Legalitas IKN, Jokowi Panggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana

TIMUR. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022. Yusril menjelaskan panggilan itu dilakukan Jokowi untuk menanyakan soal legalitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pak Presiden membicarakan masalah legal aspeknya. Kan semua peraturan UU sudah tersusun, ya, baik UU maupun PP. Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting, mungkin saya bisa membantu,” ujar Yusril di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.

Yusril menerangkan, yang saat ini perlu ditelaah lebih dalam dari aspek legalitas pembangunan IKN adalah pemilihan Kepala Otorita. Sampai saat ini, dasar hukum pemilihan Kepala Otorita adalah Keputusan Presiden. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tak membahas rinci mengenai Kepala Otorita.

“Jadi ada Undang-Undang (tentang IKN) itu tidak mengatur secara detail, tapi ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang secara normatif mengatur tentang kewenangan daripada otorita itu,” kata Yusril.

Dia mengatakan bakal membahas lebih lanjut mengenai hal ini bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. “Kalau saya nanti bertemu dengan Kepala Otorita, barangkali bisa berdiskusi lebih panjang persoalan ini dan setelah itu, ya apa yang bisa saya bantu, ya saya bantu,” kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril membeberkan hal lain yang dirinya bahas dengan Jokowi adalah soal keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN. Menurut Yusril, Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN.  

Ia mengatakan untuk pembangunan kantor pemerintahan, pemerintah bakal menggelontorkan dana APBN. Namun untuk kawasan lainnya, Yusri mengatakan pihak swasta yang kemungkinan bakal dilibatkan.

“Supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta. Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau BUMN bangun kota, baru nanti ndak jadi-jadi,” pungkas Yusril. (Tempo)