TIMUR. Pemerintah Kota Bontang mulai menggodok kajian dan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk pemberian motoroperasional kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT). Rencana pemberian motor RT itu dibawah tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang.
Kepala Bapenda Bontang Rafidah, mengatakan awalnya program pemberian motor dilakukan secara bertahap melalui agen pajak. Namun belakangan, rencana itu dibatalkan karena pertimbangan ada beberapa RT yang tidak memiliki wilayah wajib pajak. Seperti, kawasan diatas laut dan kawasan perumahan perusahaan.
“Jadi di 2023 itu dikasih semua. Kali ini menyusun kajian ilmiah dan perumusan Perwalinya,” kata Rafidah, melansir Klik Kaltim (Timur Grup).
Kajian disusun oleh Unmul yang menghitung asas manfaat penggunaan motor, pemeliharaan, aturan, efisiensi kendaraan masing-masing RT. Setelah rampung, Bapenda dan penyusun kajian akan mempresentasekan hasil tersebut ke Wali Kota Bontang Basri Rase. Target selesai pada minggu kedua Desember 2022.
“Kalau sudah selesai akan langsung kami presentasikan, dan yang pasti pengadaan ini sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.
Disinggung soal aset kepemilikan, Rafidah bilang motor tersebut milik Pemkot Bontang. Nanti setiap motor akan berplat merah, yang menandakan jika itu digunakan sarana operasional tiap RT.
Kemudian, soal perawatan nantinya satu tahun pertama akan ditanggung. Sedangkan anggaran pemeliharaan selanjutnya akan dibicarakan lebih lanjut. Anggaran diusulkan dengan nilai Rp 23 Juta dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang diinput.
Untuk mengadakan sebanyak 499 RT setidaknya anggaran disiapkan sekitar Rp 11 Miliar. “Nilainya bisa jadi berkurang. Belum bisa dipublikasi jenisnya tunggu saja pas pemberian. Pembagian diprediksi pada Maret 2023 mendatang,” pungkasnya.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
