TIMUR. Dua unit usaha milik PT Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang saat ini sudah kritis. Yakni PT Bontang Karya Utamindo yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan BPR Sejahtera.
Dari pengelolaan unit bisnis ini, Perusda tidak mendapat keuntungan sepeser pun. Rencananya Perusda akan mengevaluasi dua usaha ini.
Manager Pengembangan dan Kemitraan Perusda AUJ Bontang, Arif, mengatakan saat ini Perusda memiliki 6 unit perusahaan yang bergerak di sektor berbeda.
Diantaranya PT Perusda AUJ sebagai induk perusahaan mengelola divisi parkir ditambah 5 anak perusahaan. Masing-masing PT Bontang Transport, unit usaha di bidang penyewaan aset KM RoRo ke pihak ketiga, sudah menyetorkan dana Rp 1,50 miliar ke Perusda AUJ-sebagai induk perusahaan.
Kemudian, PT Bontang Investindo Karya Mandiri (BIKM) bergerak di bidang periklanan, menyetor Rp300 juta ke induk perusahaan pada tutup buku 2019. Lalu, Bontang Berkah Jaya, unit usaha baru yang bergerak di bidang usaha perusahaan bongkar muat. Unit ini juga bergerak di pengelolaan pelabuhan bekerja sama dengan Pelindo VI.
Sedangkan, unit usaha yang minus pendapatan yakni Bank BPR Bontang Sejahtera. Bank plat merah ini dilaporkan belum menyetor keuntungan apapun. Bahkan disebut menjadi beban Perusda AUJ karena tak produktif, serta membebani keuangan induk perusahaan.
“Kemarin kita (Perusda AUJ) sudah menyutikkan dana Rp1,3 miliar. Tapi dalam 4 bulan tersisa Rp430 juta saja, tanpa ada kegiatan yang produktif,” terang Arif.
BPR Bontang Sejahtera disebut unit bisnis tak profit, karena beban operasional tinggi yang tak sebanding dengan modal yang diberikan.
“Makanya kami minta agar BPR ini dikeluarkan saja dari Perusda AUJ supaya tidak membebani,” tandas Arif.
Satu lagi unit usaha yang tak menguntungkan yakni PT Bontang Karya Utamindo (BKU). Perusahaan pengelola SPBN Tanjung Limau ini tercatat tak memiliki keuntungan dari aktivitas usahanya. Jangankan memperoleh laba, justru perusahaan kesulitan membayar gaji karyawannya.
“Saran kami agar pemerintah segera RUPS, supaya SPBN ini dikelola langsung saja oleh Perusda AUJ, jadi beban (operasional) tidak tinggi,” lanjut Arif.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam, mengatakan bakal menindaklanjuti laporan dari Perusda AUJ. Materi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk diteruskan ke pemerintah.
“Nanti kita akan evaluasi kembali dengan stakeholder terkait,” ucap Rustam. (*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
