TIMUR. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, buka suara terkait pernyataan Mahfud MD soal isu mafia tambang. Abraham Samad bercerita, kala itu KPK pernah pernah turun ke lapangan untuk menelusuri mafia tambang.
Dilansir dari detikcom, Abraham awalnya menyebut mafia tambang memang telah lama menguras sumber daya alam (SDA) Indonesia secara sadis. Tak hanya itu, mafia tambang juga mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan.
“Sedari dulu, mafia tambang yang selama ini menguras secara membabi buta SDA Indonesia, khususnya Minerba. Mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan pemiskinan struktural, pencemaran lingkungan yang cukup masif akibat tata kelola pertambangan yang hanya menguntungkan segelintir orang,” kata Abraham Samad, Senin (7/11/2022).
Lalu, ia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan negara harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, pada faktanya tidak.
“Namun nyatanya, bukan rakyat yang dimakmurkan, tapi para oligarki tambang,” katanya.
“Saat itulah Tim KPK melalui Korsupgah turun ke lapangan melakukan koordinasi dan supervisi atas berbagai persoalan Pertambangan Minerba,” tambahnya.
Mengetahui hal ini, katanya, KPK kala Abraham memimpin, langsung turun ke lapangan dan menyebut banyaknya sektor yang harus diperbaiki. Hal ini katanya berpotensi pada banyaknya kerugian negara.
“Di sana ditemukan banyak sekali permasalahan yang harus segera diperbaiki. Karena pada sektor ini banyak sekali potensi pendapatan negara yang hilang seperti pajak, dan pendapatan dari tambang minerba itu sendiri, sehingga terjadi total loss,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abraham mengatakan perbaikan sektor-sektor tersebut tentunya akan menutup celah terjadinya korupsi. Hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara yang bisa dialokasikan untuk pembayaran utang negara.
“Benar, jika kita concern dan berhasil memperbaiki tata kelola sektor Pertambangan ini, dan menutup ruang terjadinya fraud dan korupsi, maka negara akan mendapatkan pemasukan yang luar biasa, bisa digunakan untuk membayar utang negara, meningkatkan gaji atau penghasilan ASN, TNI dan Polri,” ujarnya.
“Serta dapat meningkatkan penghasilan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup, baik untuk pendidikan maupun kesehatan,” tandasnya.(detikcom)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
