Sejak 2019, Pemprov Kaltim Rehabilitasi 25.000 Rumah Tidak Layak Huni

TIMUR. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk urusan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan menjadi konsen yang secara konsisten diimplementasikan dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengangkat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan memberikan bantuan rehabilitasi bagi rumah tidak layak huni (RLTH).

“Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 kita menargetkan sebanyak 25.000 rumah tidak layak huni yang kita rehabilitasi agar menjadi layak dan nyaman ditempati,” kata Isran Noor, Rabu (24/5/2023).

Hingga memasuki pertengahan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2019-2023 seluruh target rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut sudah hampir seluruhnya tercapai.

Sejak tahun pertama Pemprov Kaltim telah merehabilitasi 24.945 rumah. Saat ini sisa 55 rumah yang akan direhabilitasi melalui APBD Perubahan 2023 dan APBN, sehingga target 25.000 rumah dipastikan tercapai.

Upaya pengentasan kemiskinan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan kolaborasi dengan program nasional melalui APBN, dan juga dukungan dari pemkab dan pemkot di Kaltim.

Rinciannya rehabilitasi rumah, tahun 2019 total 5.154 unit, tahun 2020 sebanyak 5.667 unit, tahun 2021 sejumlah 4.242 unit, 2022 bertambah 4.210 unit dan 2023 sebanyak 5.672 unit.

“Angka totalnya pasti di atas 25.000 rumah, karena selama ini kita terus mendorong perusahaan juga melakukan program yang sama melalui CSR,” tegas Isran Noor.

Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu, khususnya yang tidak memiliki kemampuan ekonomi memperbaiki rumah.

“Alhamdulillah, sekarang kami sudah bisa tidur nyenyak. Tidak takut bocor lagi kalau hujan. Lantainya juga sudah aman. Terima kasih Pak Gubernur,” kata M Saitung, salah satu penerima manfaat program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini di Senaken, Kabupaten Paser. (sul/yans/adpimprovkaltim)