Bentuk Satgas, Pemkot Bontang Percepat Pembangunan Wilayah Pesisir

TIMUR. Pemkot Bontang melakukan upaya percepatan pembangunan wilayah pesisir. Rencananya, pemerintah akan membentuk satuan tugas dalam waktu dekat.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, pembentukan tim tersebut dilakukan buntut adanya perubahan kebijakan pemerintah soal pengelolaan bidang kelautan. Seluruh kewenangan diambil alih oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Saat ini pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengatur bidang kelautan. “Selama ini Pemkot gamang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan laut. Tapi, tiap ada permasalahan yang terkena imbas duluan adalah pemerintah daerah,” ujar Basri, Kamis (15/9/2022).

Dijelaskannya, tujuan pengelolaan kawasan pesisir ialah untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi dan memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir serta pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Selanjutnya meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Tak hanya itu, pengelolaan yang baik akan menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir.

“Maka dari itu seluruh steakholder hari ini kami undang untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir. Baik perusahaan maupun jajaran pemerintah,” sambungnya.

Basri berharap, dengan terciptanya tim satgas, daerah pesisir dapat tertata dengan baik utamanya daerah sektor wisata seperti beras basah.

“Kalau sudah terbentuk lebih enak mengaturnya. Jadi, pembangunan infrastruktur di daerah pesisir juga berkembang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang Amirudin mengatakan Bontang merupakan kota pertama yang menginisiasi rencana pemanfaatan tata ruang antara laut dan darat menjadi satu.

Maka dari itu, tim satgas yang terbentuk akan bertanggung jawab untuk selalu berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pengelolaan wilayah laut dan pesisir di daerah.

“Masa kami biarkan kalau ada pengeboman ikan, atau kalau ada pembabatan mangrove. Nah, hal semacam itu juga yang akan kami bahas,” akunya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas daerah dalam melalui pokjanas, mengkaji potensi yg besar di pesisir Bontang yang terkendala kebijakan pusat dan provinsi.

“Kami juga akan memanfaatkan ASPEKSINDO dalam pengusulan sinergi pengelolaan pesisir dengan mengusung tema satu laut sejuta manfaat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kota Bontang memiliki luas wilayah 28.596 hektare dengan wilayah darat seluas 16.188 hektare dan wilayah laut 12.408 hektare dengan panjang pantai 135.79 hektare.(*)