TIMUR. Ada setumpuk harapan dititipkan rakyat kepada wakilnya di parlemen. Tentu, namanya harapan, maka itu berkutat pada hal-hal yang membawa pada kemaslahatan bersama.
Utamanya dalam mendengar aspirasi publik, menyuarakannya, dan memperjuangkannya. Dengan harapan, dapat menjadi rekomendasi eksekutif untuk dijadikan kebijakan publik/hukum positif. Agar tak ada lagi umpatan ‘keputusan DPRD jauh dari harapan rakyat’.
Kendatipun dalam banyak hasil survei, lembaga legislatif acap mendapat rapor merah dari publik. Toh, lembaga ini terus eksis, dan sejatinya masih dibutuhkan. Wajib dilakukan kemudian, bagaimana lembaga legislatif berbenah, memperbaiki diri, dan menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana diamanatkan. Meski terdengar sedikit naif, ‘tarik ulur kepentingan politik’ setidaknya diminalisir.
Lebih kurang demikianlah disampaikan peserta Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Parlemen Baru, Harapan Baru”. Dihelat di Ngombe Coffee & Eatery Bontang, Jalan Pattimura, beberapa waktu lalu.
Adapun kegiatan ini diinisiasi para juru warta, baik media cetak, dalam jaringan (online), dan televisi se-Bontang, yang tergabung dalam Forum Jurnalis Bontang (FJB).
Ketua Panitia FGD, Kusnadi menjelaskan, seperti tajuknya, kegiatan ini digelar agar masyarakat dapat menyampaikan harapannya kepada parlemen baru, DPRD Bontang periode 2019-2024.
“Tentu banyak harapan kita [publik] pada dewan yang baru saja terpilih. Akan selalu ada harapan untuk semua hal-hal baru, tak terkecuali pada DPRD yang baru saja terpilih. Itu yang coba kami serap melalui FGD ini,” bebernya usai FGD.
Hadir sebagai pembicara utama, Ketua DPRD Bontang periode 2019-2024, Andi Faizal; Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris; dan Ketua Fraksi PKS, Abdul Malik.
Meski tujuan FGD ini menyerap harapan masyarakat pada dewan, namun praktiknya, dalam kegiatan yang dihelat nyaris dua jam ini, tentu bukan sekadar harapan disampaikan audiens kepada para narasumber utama. Ide, bahkan kritik tajam terhadap kinerja dewan periode sebelumnya, serta kondisi pemerintah saat ini pun tak kurang-kurang menghujam.
Seperti disampaikan perwakilan Asosiasi Makan dan Minuman (Asmami) Bontang, yang meminta agar dewan memantau kinerja pemerintah terhadap perkembangan UMKM Bontang.
Adapun usulan mahasiswa yang meminta agar dewan sampaikan ke OPD terkait meninjau ulang syarat pemberian beasiswa. Mahasiswa menilai, ada regulasi yang usang, sebabnya perlu ditinjau ulanh. Misalnya bila mematok penerima beasiswa adalah mereka pemilik Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi. IPK tak bisa menjadi patokan dalam menilai prestasi mahasiswa.
Sebagai informasi, audiens yang hadir dalam FGD ini merupakan perwakilan sejumlah asosiasi, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat.
Usai FGD, kepada KlikBontang (Timur Grup), Wakil Ketua II DPRD Bontang, Agus Haris menuturkan, kegiatan ini sangat positif. Ia mendukung bila FGD diagendakan rutin, baik triwulan atau per enam bulan.
Tujuaannya, tentu saja, agar dewan bisa menyerap aspirasi, dan benar-benar menjadi representasi publik di parlemen.
“Saya kira ini [FGD] bagus. Baiknya dibuat rutin, bisa per tiga bulan atau per enam bulan,” ujarnya.
Kemudian khusus kepada media. Politisi Gerindra itu menyampaikan terima kasih, lantaran media berperan penting dalam menyampaikan pada publik, apa saja yang dikerjakan dewan di parlemen. Pun mengkritik dewan bilamana abai dalam menjalankan tugas.
“Tugas media sangat penting dalam mengawal kinerja kami [Anggota DPRD]. Pun media merupakan salah satu instrumen dalam menjaga pondasi demokrasi kita,” pungkas pria ramah senyum itu.(fit)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
