TIMUR. Adanya simpang siur perilisan data antara Gugus Covid-19 Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang, terkait konfirmasi positif pasien 13-BTG, ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan Bontang Bahauddin. Dirinya menyebut ada kewajiban pihaknya untuk memastikan terlebih dulu pasien bersangkutan, pasca laporan yang diterima dari Pemprov Kaltim.
Menurut dia, perkembangan Covid-19 dilaporkan berjenjang, diawali data Kementerian Kesehatan dari hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) yang diturunkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, untuk selanjutnya diteruskan ke Pemkot Bontang melalui gugus tugas Covid-19.
Berdasarkan informasi yang diterima, kasus terkonfirmasi positif 13-BTG diterima gugus Covid-19 Bontang pada Rabu (3/6/2020) pagi, sekira pukul 08.00 Wita melalui sambungan telepon. Dari laporan itu, wajib dilakukan penelusuran oleh tim gugus, dengan bukti resmi sebelum di rilis ke publik.
“Data pasien tersebut baru dirilis Pemprov Kaltim siang harinya, karena pagi hanya laporan via telepon, itu sekira pukul 14.00 Wita,” kata Bahauddin.
Dari data tersebut, pihaknya langsung melakukan tracing kepada yang bersangkutan, namun belum mendapat akses komunikasi hingga pukul 16.30 Wita.
“Baru sekitar jam 5 kami bisa menghubungi yang bersangkutan (13-BTG), dan tim kemudian melakukan tracing terhadap keluarga serta orang yang pernah kontak,” terang Bahauddin.
Baca Juga: Breaking News: Tambah 1 Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Bontang
Dikarenakan hampir mendekati maghrib, Pemkot Bontang pun meminta Pemprov Kaltim untuk tidak dulu di rilis, karena penelusuran tengah dilakukan. Tapi akhirnya data tersebut tetap dirilis Pemprov Kaltim pada malam harinya.
“Jadi masalah timing saja, karena sistem pelaporannya berjenjang, dan kita juga wajib melakukan pembuktian dari data yang diterima,” lanjut Bahauddin.
Dirinya berharap, tidak ada anggapan jika Pemkot Bontang terlambat ataupun menahan informasi perkembangan Covid-19, utamanya terkait penambahan pasien terkonfirmasi positif. Sebab pelaporan perkembangan kasus setiap harinya dilakukan berjenjang dari tingkat pusat ke daerah.
“Semoga ini sudah clear dan tidak ada lagi multi tafsir terkait penambahan kasus 13-BTG ini,” pungkas Bahauddin. (*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
