TIMUR. Kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bontang dinilai masih rendah. Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Bontang Sigit Alfian, mengatakan tingkat kesadaran masyarakat akan hal tersebut masih berkisar 40 persen. Total persentase itu dianggap masih rendah mengingat Bontang notabene sebagai kota industri.
“Presentase hanya meningkat satu persen dari tahun sebelumnya,” ujar Sigit Alpian, saat ditemui Jumat (24/04/2020).
Menurut dia, mayoritas masyarakat Bontang masih menganggap remeh PBB. Secara umum pembayaran pajak setiap rumah tangga hanya berkisar Rp100 – 200 ribu.
“Karena hanya sedikit, masyarakat malas dan terkadang lupa. Padahal kalau dikumpulkan, PBB masyarakat Bontang jumlahnya juga besar,” tandas Sigit.
Maka untuk memaksimalkan penerimaan pajak tahun ini, Sigit mengusulkan agar seluruh pelayanan seperti urus surat nikah, KTP, Kartu Keluarga (KK) maupun berkas sekolah anak wajib menyertakan lampiran lunas PBB.
“Ini baru usulan ke Wali Kota. Ini juga demi kebaikan masyarakat, karena pajak dari masyarakat dan mereka pula yang akan menikmati hasilnya,” kata Sigit. (*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
