TIMUR. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), gelar rapid test massal guna mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus mempertahankan zona hijau dengan zero penderita.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, mengatakan meski daerahnya berada di zona hijau, namun rapid test tetap dilakukan untuk memastikan sekaligus deteksi awal apakah ada warga yang terjangkit atau tidak.
Dikatakannya, rapid test massal sangat penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan dari luar daerah, maupun yang rentan terjangkit.
“Kami akan terus berupaya maksimal demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Mahulu,” kata Bonifasius.
Pemkab Mahulu menerima 1.500 alat rapid test dari Pemprov Kaltim, untuk digunakan test massal kepada masyarakat selama satu pekan kedepan. Terhitung mulai Rabu (3/6/2020) lalu.
Sasaran pemeriksaan rapid tes tidak hanya pejabat publik di Pemkab Mahulu, tapi juga TNI, Polri, petugas Pos Wasdalkes, petugas rumah karantina, pimpinan agama, aparat kampung, dan motoris speedboat.
Selanjutnya pedagang pasar, penjaga toko atau warung makan, pedagang keliling, pegawai bank, dan perwakilan tiap rumah yang punya risiko terpapar, hingga warga dengan riwayat perjalanan luar daerah 15 hari terakhir.
Melalui rapid test, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mahulu, nantinya memiliki kepastian data tentang kesehatan warga, sekaligus mengambil tindakan cepat jika diketahui ada yang reaktif, agar penyebaran tidak meluas.
Bonifasius pun mengimbau warga yang akan didatangi atau diminta ikut test oleh tim gugus tugas tidak perlu takut, agar kondisi yang dialami bisa diketahui secara pasti.
Ia juga berpesan agar warga untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, seperti physical maupun sosial distancing, serta mengurangi aktivitas di luar rumah dan interaksi langsung dengan orang lain.
Disamping juga selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan memperhatikan pola hidup sehat, serta mengkonsumi makanan dan minuman bergizi agar imun tubuh dapat menangkal potensi penyakit.
“Protokol kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah harus kita taati bersama, sebagai antisipasi dan langkah penanganan penyebaran Covid-19,” pungkas Bonifasius.(*)
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
