Isran Ajak Daerah Penghasil Sawit Kompak Tuntut Bagi Hasil ke Pusat

Isran Noor saat Talkshow The 5th Borneo Forum di Palangka Raya Kalteng (Foto: Hudais Tri Putra)

TIMUR. Gubernur Kaltim Isran Noor, dorong seluruh daerah penghasil kelapa sawit untuk kompak menuntut dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Dikatakannya, ada 22 provinsi di Indonesia merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan turunannya, yang memberikan devisa sekitar Rp500 triliun setiap tahun.

Read More

“Kita harus kompak. Daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia ini harus kompak kalau mau menuntut dana bagi hasilnya,” kata Isran Noor, saat Talkshow The 5th Borneo Forum di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum Palangka Raya Kalteng, Rabu (24/8/2022).

Menurut dia, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memungut ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit mencapai 250 hingga 500 Dollar Amerika per ton. Atas kebijakan itu, pemerintah daerah khususnya daerah penghasil tidak bisa berbuat apa-apa, padahal daerahnya menghasilkan devisa besar bagi negara.

“Selayaknya, pemerintah pusat berpikir secara adil terhadap daerah penghasil, terserah apakah itu DBH namanya atau apalah. Yang penting, daerah penghasil ini rakyatnya harus merasakan apa yang dihasilkan daerah, termasuk sawit,” ungkapnya.

Untuk itu, Isran pun mengusulkan daerah penghasil kompak dan bersatu dengan bisa mengelola uang pungutan ekspor CPO untuk keuangan daerah.

“Ya, tidak perlu lah 250 dollar, apalagi sampai 500 dollar. Itu terlalu banyak. Cukup 100 dollar per ton. Itu kita tuntut ke pusat untuk daerah atau DBH kita,” sebutnya.

Mantan Bupati Kutai Timur ini pun menghitung total CPO yang mampu diproduksi Indonesia dan diekspor ke negara luar kisaran 20 juta ton. Dia pun berandai-andai jika ditotal, dari 20 juta ton CPO dikali 100 dollar, maka akan ada 2 miliar dollar yang bisa terkumpul.

“Apa yang tidak bisa dibangun dengan uang itu. Kalkulator sudah tidak bisa menghitung lagi,” lanjut dia.

“Tuntutan yang kita sampaikan semata-mata untuk pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada maksud lain, semoga ini bisa dipahami para gubernur dan bupati semua,” pungkas Isran. (yans/her/adpimprovkaltim)

Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>

Related posts