Soal mutasi juga akan terjadi di Kota Bontang. Setelah petahana lengser, aroma pergeseran jabatan di lingkungan pemerintahan juga menguat. Sejumlah pegawai yang tercium menjadi loyalis petahanan, bakal siang angkat koper.
Namun, Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengaku tidak akan merombak birokrasi terlalu dini. Mantan anggota DPR RI akan melakukan evaluasi di sejumlah SKPD yang selama ini dianggap lamban.
“Tentu pertimbangan mengganti pejabat harus berdasarkan parameter yang jelas. Bukan soal like and dislike atau dia mendukung atau tidak mendukung saya dalam Pilkada,” katanya.
Tentang siapa Sekda Kota Bontang di rezim Neni Moerniaeni dan Basri Rase, Neni tidak ingin berspekulasi. “Untuk saat ini, kami masih fokus mempertajam program yang sesuai dengan janji kami saat kampanye. Soal Sekda mungkin setelah pelantikan baru akan kami bahas,” ujarnya.
Senada dengan Neni, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari memilih fokus dengan melanjutkan program Gerbang Dayaku. Bagi Rita, obral jabatan setelah Pilkada, hanya akan mengganggu kinerja pemerintahan.
Apalagi, sebagai petahana, Rita tinggal melanjutkan pondasi pemerintahan yang 5 tahun sebelumnya ia bangun. Walaupun Rita tidak menampik, mutasi diperlukan untuk penyegaran dan kaderisasi pejabat di lingkungan pemerintahan.
“Yang pasti dalam mutasi, kami akan selalu mengacu pada UU tentang Aparatur Sipil Negara. Parameter jelas. Pejabat yang punya kompetensi dan prestasi cemerlang, pasti akan punya karir menjanjikan di pemerintahan,” ujarnya.
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
