TIMUR – Pemkot Bontang galau. Megaproyek pembangunan kilang minyak yang ditawarkan Pertamina akan dibangun di Kota Taman meminta korban yang tak murah. Pertamina memberikan syarat, bila ingin proyek itu dibangun, maka kawasan wisata Beras Basah harus ditutup untuk umum.

Alasannya sederhana, rute perairan dari dan menuju ke pulau itu bersinggungan dengan rute pengapalan gas PT Badak NGL.

Masalah pun terjadi. Walikota Neni Moerniaeni kemudian melontarkan pernyataannya untuk menutup Beras Basah sebagai tempat wisata umum. Gejolak segera datang.

Para pengusaha kapal wisata protes. Mereka sangat berkeberatan karena rute dari dan menuju tempat wisata itu adalah piring nasi mereka. Ini urusan perut yang tak mungkin didiamkan.

Ikhwal penolakan Neni dimulai dari tak tertibnya para pedagang yang difasilitasi Pemkot di pulau tersebut. Ketika melakukan sidak, Neni menemukan banyak sekali sampah berserakan di tepi pantai. Itu membuatnya geram.

Tak berselang lama kemudian Neni meminta agar penertiban dilakukan. Melalui Dinas Pariwisata, Neni mengeluarkan perintah untuk mengosongkan tenda pedagang.

DPRD pun bersuara. Para wakil rakyat ramai-ramai mengeluarkan suara penolakan terhadap rencana penutupan kawasan wisata itu. Alasannya sangat sederhana kalau hanya bersinggungan dengan Beras Basah.

Para legislator berpendapat, masih ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk menganulir rencana penutupan itu.

Urusan pun melebar kemana-mana. Tentangan juga datang dari mahasiswa. Dimotori penggiat lingkungan, belasan mahasiswa ngluruk ke Gedung DPRD di Bontang Lestari.

Mereka meminta DPRD berada di belakang rakyat dan menentang rencana penutupan. Hearing itu melahirkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah deklarasi sikap beberapa politisi yang menyatakan menolak rencana penutupan.(*)