Di list kedua, disebut jika hasil pertemuan Koalisi Lawan Lubang Tambang akan dibawa dalam rapat terbatas Kantor Staf Presiden dan didorong agar ada rapat koordinasi khusus untuk membahas kasus lubang bekas galian batu bara yang tidak direklamasi di Kaltim.
List ketiga, Kantor Staf Presiden menerima semua usulan yang diminta Koalisi Lawan Lubang Tambang. Mulai dari aspek pencegahan, aspek penegakan hokum, aspek evaluasi, rekomendasi pencabutan izin, hingga pemulihan psikologis keluarga korban.
Usulan-usulan itu akan dirumuskan untuk kemudian dibawa pada rapat terbatas sebelum puasa.
“Saat ini masih menunggu kepulangan Pak Teten yang sedang mendampingi Presiden ke Korea,” ungkap sumber Timur yang enggan namanya ditulis dalam laporan ini.
List keempat, Kantor Staf Presiden melibatkan tiga kementerian. Diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tiga lembaga ini akan disertakan dalam rapat koordinasi mengenai kasus kematian 24 korban di eks konsesi emas hitam Benua Etam.
“Kementerian lain ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral, Red.) KLH (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Red.). Termasuk Kapolri, karena kasus ini stagnan,” bebernya.
Follow dan Simak Berita Menarik Timur Media Lainnya di Google News >>
